Gelombang Kekecewaan di Ujung Timur: Gangguan Internet Berulang Lumpuhkan Ekonomi dan Picu Kerusuhan di Merauke
INFO Tanahmerah– Bagi sebagian besar Indonesia, internet mungkin sekadar kemewahan. Namun bagi warga dan pelaku usaha di Merauke, Papua Selatan, jaringan digital adalah nadi kehidupan, urat nadi ekonomi, dan jembatan yang menyambung mereka dengan dunia luar. Ketika nadi itu terputus untuk kesekian kalinya, dampaknya bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan kerugian material yang nyata, keputusasaan, dan akhirnya, ledakan amuk massa yang tak terelakkan.
Pada Kamis, 21 Agustus 2025, kemarahan yang telah lama tertahan itu akhirnya meluap. Sekitar seribu orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Kabupaten Merauke memadati Kantor Telkom Indonesia setempat. Aksi yang awalnya damai berubah ricuh. Massa yang frustrasi melempari gedung dengan batu, kayu, botol, bahkan molotov dan ban bakar. Nyaris semua kaca jendela hancur berantakan. Gas air mata dibalas dengan lemparan, mencerminkan sebuah hubungan yang sudah putus asa antara penyedia layanan dan penggunanya.
Akar Masalah: Kabel Bawah Laut yang Rentan
Insiden ini berawal dari laporan resmi Telkomsel pada Sabtu, 16 Agustus 2025. Jaringan 4G di Merauke kembali mengalami gangguan akibat kerusakan pada kabel Sistem Komunikasi Kabel Laut-Sulawesi Maluku Papua Cable System (SKKL-SMPCS) di ruas Sorong-Merauke. Kerusakan yang disebut double shunt fault di dua titik ini bukanlah kejadian baru.
Baca Juga: Suasana Khidmat Ajakan Menjaga Kedamaian Pj Gubernur Disambut Positif Tokoh Adat dan Pemuda Papua
Sejak 2016, warga Merauke telah mengalami setidaknya delapan kali gangguan internet serius. Puncaknya adalah pada 2023, di mana jaringan lumpuh total selama lebih dari dua bulan. Baru pulih pada September 2023, masalah yang sama kembali terjadi di awal Januari 2024. Pola yang berulang ini menimbulkan kesan bahwa tidak ada evaluasi dan perbaikan sistem yang berarti, meninggalkan Merauke dalam status warga digital kelas dua.
Duka Pelaku Usaha: Pendapatan Nol, Harapan Pupus
Dampak dari matinya internet langsung terasa di sektor ekonomi yang mengandalkan dunia online.
-
Angelbertus Farel, Pengojol yang Terpaksa ‘Turun Gunung’:
“Pendapatan kami justru tidak ada sama sekali selama jaringan internet mati, dari hari pertama sampai saat ini. Kita tidak ada pemasukan,” keluh Farel. Baginya, aplikasi ojol adalah sumber nafkah utama yang mampu memberinya penghasilan Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per hari, termasuk bonus. Kini, demi menyambung hidup, ia terpaksa bekerja serabutan di bengkel motor kenalan dengan penghasilan yang tidak menentu, hanya Rp 30.000 – Rp 50.000 per hari. “Kita berharap jaringan segera diperbaiki,” ujarnya penuh harap. -
Sisilia Weni, Seller Online yang Kembali ke Zaman Offline:
Bisnis katering online Sisilia yang biasa meraup omzet rata-rata Rp 3 juta per bulan langsung merosot drastis. “Kalau jaringan mati begini, penghasilan menurun, kadang Rp500.000, kadang Rp600.000,” tuturnya. Ia pun terpaksa kembali menjual dagangannya secara offline, sebuah langkah mundur yang tidak efisien. Untuk urusan komunikasi darurat, ia dan warga lain harus mencari titik yang menyediakan layanan Starlink berbayar, membayar Rp 10.000 per jam hanya untuk mengakses internet. -
Elisabeth Kartini, Konten Kreator yang Bisnisnya Macet:
Bagi ibu rumah tangga seperti Elisabeth, internet adalah ladang penghasilan sampingan. “Saya konten kreator, sehari-hari sering membagikan video, vlog atau siaran langsung di Facebook. Saat jaringan mati begini, tentu macet,” keluhnya. Pendapatan yang biasanya “lumayan” langsung terhenti, menambah panjang daftar kerugian warga.
Protes yang Berubah Menjadi Amuk Massa
Koordinator aksi, Andika Labobar, menyatakan bahwa tuntutan massa jelas: perbaikan segera, pembangunan jalur cadangan, transparansi anggaran Telkom, dan yang paling krusial, pemerintah harus memfasilitasi masuknya provider lain ke Merauke untuk menciptakan persaingan sehat.
“Kami juga menuntut agar Telkom memberikan kompensasi kepada pengguna Indihome dan data Telkomsel di Merauke yang terdampak,” tegas Andika. Ia menegaskan bahwa aksi perusakan itu adalah puncak gunung es kekecewaan. “Delapan kali terjadi gangguan, tapi pemerintah tidak punya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah internet di Papua Selatan. Pemerintah seakan tutup telinga.”
Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga, berjanji akan memanggil pimpinan Telkom setempat untuk meminta klarifikasi terkait tuntutan massa. Ini adalah langkah pertama untuk meredakan ketegangan, namun belum menjawab akar persoalan.
Respon Telkom: Kompensasi dan Target Perbaikan
Dalam keterangan tertulisnya pada hari kerusuhan (21/08), PT Telkom Indonesia melalui SVP Group Sustainability and Corporate Communication-nya, Ahmad Reza, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan. Perusahaan menargetkan perbaikan tahap awal paling lambat pada minggu pertama September 2025, diikuti dengan perbaikan permanen.
Sebagai langkah mitigasi, Telkom telah mendirikan Posko Merah Putih di dua lokasi (kantor gubernur dan Polres) dan menyiapkan mekanisme kompensasi:
-
Telkomsel Prabayar: Perpanjangan masa aktif tanpa isi pulsa dan paket 1.000 SMS seharga Rp 1/hari.
-
IndiHome: Potongan tagihan prorata sesuai durasi gangguan.
-
Pelanggan B2B: Kompensasi sesuai ketentuan.
Meski terdengar baik, kompensasi ini dianggap banyak warga tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang mereka alami. Kuota data yang dijanjikan pun masih akan diatur kemudian, setelah gangguan selesai.
Jalan Panjang Menuju Konektivitas yang Adil
Kerusuhan di Merauke adalah sebuah pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kebijakan. Gangguan internet di daerah terpencil bukan lagi soal tidak bisa mengakses media sosial, melainkan persoalan ekonomi yang menghidupi banyak keluarga. Ini adalah protes terhadap ketimpangan digital yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Solusi jangka pendek seperti perbaikan kabel dan kompensasi perlu dibarengi dengan solusi jangka panjang yang fundamental: diversifikasi jaringan. Kehadiran provider lain atau teknologi alternatif seperti satelit (Starlink) bukan lagi sebuah opsi, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan ketahanan konektivitas. Pemerintah pusat harus hadir dan memastikan bahwa hak warga Merauke untuk mendapatkan akses internet yang stabil dan berkualitas dipenuhi, karena dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, internet telah menjadi kebutuhan dasar, bukan lagi kemewahan.
Tanpa komitmen serius untuk membangun infrastruktur digital yang tangguh dan inklusif di Papua, bukan tidak mungkin gelombang kekecewaan serupa akan kembali terulang, membakar harapan warga di ujung timur Indonesia.
