DPR Pangkas Tunjangan, BEM SI Menyuarakan: “Ini Belum Cukup!”
INFO Tanahmerah– DPR RI akhirnya mengumumkan pemangkasan sejumlah tunjangan anggotanya, termasuk penghentian tunjangan perumahan. Namun, langkah ini justru menuai kritik dan dinyatakan belum memuaskan oleh salah satu penggerak aksi, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka menegaskan bahwa ini baru permulaan dan perjuangan untuk reformasi yang lebih substantif akan terus berlanjut.
Keputusan DPR: Penghentian dan Pemangkasan Tunjangan
Pada Jumat, 5 September 2025, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara resmi mengumumkan keputusan yang telah lama dinantikan publik. DPR menyepakati untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan bagi anggotanya, efektif mulai 31 Agustus 2025. Tidak hanya itu, sejumlah tunjangan lainnya juga dipangkas, mencakup tunjangan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
Baca Juga: 244 Bencana Terjadi di Kabupaten Bogor Selama Agustus 2025, 5 Orang Tewas
Sebagai bentuk transparansi—yang juga merupakan salah satu tuntutan masyarakat—Dasco berjanji untuk membagikan dokumen rincian gaji dan tunjangan anggota dewan kepada media. Dokumen tersebut pun akhirnya beredar, memberikan gambaran jelas tentang take home pay (THP) anggota DPR pasca-pemangkasan.
Rincian Take Home Pay Anggota DPR Pasca-Pemangkasan:
A. Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat:
-
Gaji Pokok: Rp 4.200.000
-
Tunjangan Suami/Istri: Rp 420.000
-
Tunjangan Anak: Rp 168.000
-
Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000
-
Tunjangan Beras: Rp 289.680
-
Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000
-
Total: Rp 16.777.680
B. Tunjangan Konstitusional:
-
Komunikasi Intensif: Rp 20.033.000
-
Tunjangan Kehormatan: Rp 7.187.000
-
Fungsi Pengawasan & Anggaran: Rp 4.830.000
-
Honorarium Fungsi:
-
Legislasi: Rp 8.461.000
-
Pengawasan: Rp 8.461.000
-
Anggaran: Rp 8.461.000
-
-
Total: Rp 57.433.000
Total Bruto: Rp 74.210.680
Pajak (PPH 15% atas tunjangan konstitusional): Rp 8.614.950
Take Home Pay (Bersih): Rp 65.595.730 per bulan
Meski telah dipangkas, angka akhir sebesar Rp 65,5 juta per bulan ini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) di berbagai daerah dan kesejahteraan guru, dosen, serta tenaga kesehatan yang kerap menjadi bahan perbandingan.
Suara Kritis dari BEM SI: “Masih Banyak yang Belum!”
Langkah DPR ini tidak serta merta meredakan suara kritis. Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, dengan tegas menyatakan bahwa langkah DPR ini belum memuaskan. “Masih banyak yang belum,” katanya singkat namun penuh makna ketika dihubungi pada Minggu (7/9/2025).
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Pada demonstrasi pekan sebelumnya, BEM SI—sebagai representasi suara mahasiswa dari seluruh Indonesia—telah menyuarakan 13 tuntutan yang komprehensif. Tuntutan tersebut tidak hanya berfokus pada tunjangan DPR, tetapi mencakup agenda reformasi yang lebih luas dan mendalam.
13 Tuntutan BEM SI tersebut antara lain:
-
Penurunan tunjangan anggota DPR secara signifikan.
-
Pengesahan RUU Perampasan Aset (TPPU) untuk memberantas korupsi.
-
Evaluasi total kinerja Kabinet Merah Putih.
-
Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
-
Serta berbagai tuntutan lain yang menyentuh persoalan pokok rakyat.
Bagi BEM SI, pemangkasan tunjangan oleh DPR hanyalah sebuah winning by low atau kemenangan kecil di permukaan. Mereka memandangnya sebagai respons parsial yang tidak menyentuh akar persoalan dan esensi dari 13 tuntutan mereka. Muzammil menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah lanjutan. “Kita akan lakukan konsolidasi segera untuk membawa arah gerakan ke depan,” jelasnya. Ini mengindikasikan bahwa gelombang demonstrasi dan tekanan publik kemungkinan besar akan terus berlanjut.
Analisis: Di Balik Angka dan Tuntutan
Langkah DPR memangkas tunjangan jelas merupakan sebuah sinyal politik. Ini menunjukkan bahwa suara rakyat dan tekanan dari mahasiswa memiliki daya dorong yang kuat. Dalam perspektif tertentu, ini adalah sebuah kemajuan dalam akuntabilitas publik, dimana lembaga tinggi negara mulai mendengar dan merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Namun, seperti disuarakan BEM SI, persoalannya menjadi lebih mendalam. Pertanyaan besarnya adalah:
-
Apakah pemangkasan ini bersifat simbolis atau bagian dari efisiensi anggaran negara yang tulus?
-
Apakah penghematan dari pemangkasan tunjangan ini akan dialihkan untuk membiayai program-program yang lebih prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial?
-
Bagaimana dengan tuntutan lainnya seperti pengesahan RUU Perampasan Aset yang crucial untuk pemberantasan korupsi?
Transparansi yang dijanjikan DPR adalah langkah baik, tetapi harus dibarengi dengan komitmen nyata terhadap reformasi birokrasi dan politik yang lebih luas. Masyarakat dan mahasiswa tidak hanya ingin melihat angka gaji yang berkurang, tetapi juga kinerja dan akuntabilitas yang meningkat. Mereka menuntut representasi yang lebih baik, dimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan benar-benar memihak kepada kepentingan rakyat banyak.
