1.Komnas HAM dan Kejagung Sepakat Perkuat Penanganan Pelanggaran HAM Berat
Info Tanahmerah Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI menyepakati langkah penguatan kerja sama dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kejagung RI, Rabu (11/6/2025), Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan pentingnya kolaborasi antar-lembaga untuk menindaklanjuti 16 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki. Di situlah kerja bersama ini jadi penting,” ujar Anis.
2. Saat Negara Serius: 16 Kasus Pelanggaran HAM Berat Siap Dibuka Lagi
Kolaborasi terbaru antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung membuka harapan baru bagi puluhan ribu korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dari kasus Munir hingga Bumi Flora, suara keadilan yang lama terabaikan mulai mendapatkan ruang.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut audiensi ini sebagai momen strategis, bukan hanya simbolik. “Ini bukan seremoni. Ini langkah nyata menuju pengadilan HAM yang akuntabel,” tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Resmikan Kantor DPD Gerindra di Banten
3. Munir dan Bumi Flora: Luka Lama, Harapan Baru
Keduanya menjadi simbol pelanggaran HAM yang belum tuntas hingga kini.
Keluarga korban dan para pejuang HAM berharap pertemuan 11 Juni bukan sekadar basa-basi, melainkan awal dari pertanggungjawaban hukum. “Keadilan tidak akan pernah kedaluwarsa,” kata Anis.
4. : Mengapa Litigasi HAM Tak Bisa Ditunda Lagi
Artikel ini mengupas tantangan struktural, teknis hukum, hingga minimnya koordinasi antarlembaga. Namun, pertemuan antara dan Kejagung membuka ruang rekonsiliasi yang lebih kokoh—berbasis hukum, bukan sekadar politik.
Dengan penguatan pembuktian, penyelarasan bukti, dan koordinasi aktif, pengadilan HAM bisa lebih dari sekadar harapan di atas kertas.
5. :Roadmap Baru Penyelesaian HAM Berat
mengusulkan mekanisme baru: kolaborasi berbasis fakta, validasi independen, dan tim investigasi gabungan. “Kami tak ingin investigasi berulang tanpa hasil konkret,” ujar Komisioner Saurlin P. Siagian.
6. Momentum di Tengah Ketidakpercayaan: Publik Tunggu Tindak Nyata
Banyak pihak skeptis. Setelah puluhan tahun, janji penyelesaian HAM berat terlalu sering menjadi komoditas politik. Namun kerja sama terbaru ini menawarkan sesuatu yang berbeda: struktur, strategi, dan keseriusan personel.
“Jangan sampai ini hanya jadi headline sesaat. Korban butuh tindakan, bukan lip service,” tulis seorang pengamat hukum dalam kolom opini menanggapi pertemuan Komnas HAM dan Kejagung.
